BAB III
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN
2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIATOR
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA KABUPATEN
ROKAN HULU
A.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Melalui Mediator berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Permasalahan yang muncul dalam masalah
hubungan perindustrian sebenarnya hamir setiap daerah sama, tidak terlepas dari
tiga (4) permasalahan antara lain:
1.
Perselisihan tentang Hak;
Dalam UU No 2 Tahun 2004 Pasal 1(2) dikatakan bahwa:
“Perselisihan hak adalah perselisihan
yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan
atau penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.
Berdasarkan
pengertian di atas, jelaslah bahwa perselisihan hak (rechtsgeschil)
merupakan perselisihan hukum karena perselisihan ini terjadi akibat pelanggaran
kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak termasuk di dalamnya hal-hal yang
sudah ditentukan dalam peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang
berlaku”. Jadi
perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan yang menyangkut hubungan
antara pengusaha dan pekerja, serta melibatkan pemerintah dalam upaya
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun
2012 terdapat Dua (2) kasus perselisihan hak dapat dilihat melalui table
dibawah ini:
Tabel 3 Perselisihan hak pada tahun 2012 Kab Rokan Hulu.
|
No
|
Nama Perusahaan
|
Perselisihan Hak
|
Keterangan
|
|
1
|
PT Padasa Enam Utama
|
Gaji dan tunjangan
|
Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
|
|
2
|
PT Padasa Enam Utama
|
Gaji
|
Diselesaikan dengan Perjanjian bersama
|
Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Rokan Hulu 2015.
Kemudian pada tahun 2013 perselisihan
hak di Kabupaten Rokan Hulu terdapat Tiga (3) kasus dapat di lihat table
dibawah ini:
Tabel 4 Perselisihan hak pada tahun 2013 Kab Rokan Hulu.
|
No
|
Nama
Perusahaan
|
Perselisihan
|
Keterangan
|
|
1
|
PT Panca Surya Agrindo
|
Gaji
|
Diselesaikan dengan Perjanjian bersama
|
|
2
|
PT Padasa Enam Utama
|
Gaji
|
Diselesaikan dengan Perjanjian bersama
|
|
3
|
Torganda
|
Tunjangan
|
Anjuran
|
Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Rokan Hulu 2015
Selanjutnya pada tahun 2014
perselisihan hak di Kabupaten Rokan Hulu terdapat satu (1) kasus dapat dilihat
dengan table dibawah ini:
Tabel 5 Perselisihan hak pada tahun 2014 Kab Rokan Hulu.
|
No
|
Nama Perusahaan
|
Perselisihan
|
Keterangan
|
|
1
|
PT. SUMBER JAYA INDAH COY
|
Gaji/Upah
|
TIDAK SELESAI
|
Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Rokan Hulu 2015
Berdasarkan wawancara dengan Tomi Haryadi
Siregar,SH Mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan[1]:
Bahwa perselisihan hak yang terjadi di daerah
Kabupaten Rokan Hulu dari tahun-ketahun biasanya berkaitan dengan permasalahan
gaji dan tunjangan dimana pekerja tidak mendapatkan gaji dari perusahaan.
Kelalaian dan keterlambatan dari perusahaan dalam membayar gaji karyawan
sehingga pekerja merasa haknya tidak diberikan. Perusahaan sering kali berdalih
bahwa terjadi kesalahan teknis dalam pembayaran gaji karyawan tersebut,
sehingga disarankan untuk melakukan perjanjian bersama. Berdasarkan data tahun
2014 perselisihan hak tidak ada jalan penyelesaian hal ini disebabkan karena
perusahaan tidak mau membayar tunjangan yang dituntut oleh pekerja sehingga
kasus tersebut menjadi terselesaikan.
Dari penjelasan dan data diatas dapat
disimpulkan bahwa kasus perselisihan hak yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu
tidak terlalu banyak terjadi, dari tahun 2012 hingga tahun 2014 terdapat hanya
7 kasus. Dari kasus yang masuk hampir dapat diselesaikan dengan cara melakukan
perjanjian bersama.
2.
Perselisihan
Pemutusan Hubungan Kerja;
Selain
perselisihan hak dan kepentingan dalam hubungan industrial juga dikenal adanya
perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perselisihan PHK berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah[2]:
“Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu
pihak”
Perselisihan
PHK ini merupakan jenis perselisihan yang paling banyak terjadi, pihak
pengusaha dengan berbagai alasan mengeluarkan surat PHK kepada pekerja/ buruh
tertentu jika pengusaha menganggap bahwa pekerja/ buruh sudah tidak dapat lagi
bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tetapi PHK juga dapat dilakukan
atas permohonan pekerja/ buruh karena pihak pengusaha tidak melaksanakan
kewajiban yang telah disepakati atau berbuat sewenang-wenang kepada pekerja/
buruh.
Dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai
tata cara pemutusan hubungan kerja serta dasar-dasar yang dapat dijadikan
alasan PHK, termasuk larangan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan
kerja dengan alasan[3]:
1.
Pekerja/ Buruh berhalangan masuk kerja
karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua
belas) bulan secara terus-menerus;
2.
Pekerja/ buruh berhalangan menjalankan
pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.
Pekerja/ buruh menjalankan ibadah yang
diperintahkan agamanya;
4.
Pekerja/ buruh menikah;
5.
Pekerja/ buruh perempuan hamil,
melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya[4];
6.
Pekerja/ buruh mempunyai pertalian
darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan pekerja/ buruh lainnya di dalam satu
perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama;
7.
Pekerja/ buruh mendirikan, menjadi
anggota dan/ atau pengurus serikat pekerja/ serikat buruh, pekerja/ buruh
melakukan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh di luar jam kerja, atau di
dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama;
8.
Pekerja/ buruh yang mengadukan
pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan
tindak pidana kejahatan;
9.
Karena perbedaan paham, agama, aliran
politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status
perkawinan;
10.
Pekerja/ buruh dalam keadaan cacat
tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang
menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat
dipastikan[5].
Selain adanya
larangan bagi pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan-alasan tersebut di
atas, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga diatur tentang alasan yang
memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan PHK terhadap pekerja/
buruh dengan alasan pekerja/ buruh melakukan kesalahan berat.
Berdasarkan Wawancara dengan T.H.
Rafli Armen.S.Sos sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Rokan Hulu Mengatakan[6]:
Perselisihan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sering sekali kasus tersebut masuk dalam laporan
DISSONAKERTRANS hampir sebagian besar kasus yang masuk mengenai perselisihan
PHK, permasalahan ini timbul karena sering kali pekerja melakukan pelanggaran
terhadap aturan yang ada didalam perusahaan ataupun pekerja tidak lagi
dibutuhkan baik tenaga ataupun pemikiran, selain itu juga perselisihan PHK juga
berakiblat pada kewajiban perusahaan untuk memberikan tunjangan pada pekerja
yang di PHK, seringkali perusahaan tidak mau memberikan tunjangan yang telah
menjadi hak pekerja.
Untuk lebih jelas lihat data tentang
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Rokan Hulu dalam tabel
dibawah ini:
Tabel 6 Data Perselisihan PHK di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2012
|
NO
|
Nama
Perusahaan
|
Perselisihan
PHK
|
Keterangan
|
|
1
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta hak-hak pension karena usia
sudah 55 tahun
|
Perjanjian Bersama
|
|
2
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
3
|
PT Padasa Enam Utama
|
Menuntut uang gaji dibayarkan
|
Perjanjian Bersama
|
|
4
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
5
|
PTPN V sei- Rokan
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
6
|
PT Panca Surya Agindo
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
7
|
PT Panca Surya Agindo
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
8
|
PT Panca Surya Agindo
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
9
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
10
|
PT Torganda Karya Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
11
|
PT Padasa Enam Utama
|
Perhitungan pesangon
|
Perjanjian Bersama
|
|
12
|
PT Padasa Enam Utama
|
Perhitungan pesangon
|
Perjanjian Bersama
|
|
13
|
PT Anoda Permata Sawit
|
Menuntut uang gaji dibayarkan
|
Anjuran
|
|
14
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
15
|
PT Padasa Enam Utama
|
Menuntut uang gaji dibayarkan
|
Perjanjian Bersama
|
|
16
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
17
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
18
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (bolos kerja)
|
Anjuran
|
|
19
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
20
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
21
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (bolos kerja)
|
Anjuran
|
|
22
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
23
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (bolos kerja)
|
Anjuran
|
|
24
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
25
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (absensi kerja)
|
Anjuran
|
|
26
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
27
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
28
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
29
|
PT Padasa Enam
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
30
|
PT Torganda Karya Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Rokan Hulu, 2015
Selanjutnya lihat data Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013.
Tabel 7 Data Perselisihan PHK di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2013
|
NO
|
Nama
Perusahaan
|
Perselisihan
PHK
|
Keterangan
|
|
1
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Perjanjian Bersama
|
|
2
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
3
|
PT Padasa Enam Utama
|
Menuntut uang gaji dibayarkan
|
Perjanjian Bersama
|
|
4
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
5
|
PTPN V sei- Rokan
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
6
|
PT Panca Surya Agindo
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
7
|
PT Panca Surya Agindo
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
8
|
PT Panca Surya Agindo
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
9
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
10
|
PT Torganda Karya Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
11
|
PT Padasa Enam Utama
|
Perhitungan pesangon
|
Perjanjian Bersama
|
|
12
|
PT Padasa Enam Utama
|
Perhitungan pesangon
|
Perjanjian Bersama
|
|
13
|
PT Anoda Permata Sawit
|
Menuntut uang gaji dibayarkan
|
Anjuran
|
|
14
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
15
|
PT Padasa Enam Utama
|
Menuntut uang gaji dibayarkan
|
Perjanjian Bersama
|
|
16
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
17
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
18
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (bolos kerja)
|
Anjuran
|
|
19
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
20
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
21
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (bolos kerja)
|
Anjuran
|
|
22
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
23
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (bolos kerja)
|
Anjuran
|
|
24
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
25
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (absensi kerja)
|
Anjuran
|
|
26
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
27
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
28
|
PT Torganda Karya Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
29
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
30
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
31
|
PT Torganda Karya Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Rokan Hulu, 2015
Selanjutnya lihat data Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014.
Tabel 8 Data Perselisihan PHK di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2014
|
NO
|
Nama
Perusahaan
|
Perselisihan
PHK
|
Keterangan
|
|
1
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (bolos Kerja)
|
Anjuran
|
|
2
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (telat kerja)
|
Anjuran
|
|
3
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (telat kerja)
|
Perjanjian Bersama
|
|
4
|
PT Torganda Karya Perdana
|
Menuntut uang gaji dibayarkan
|
Perjan jian Bersama
|
|
5
|
PT Matsuba Citra Mandiri
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
6
|
PT Torganda Karya Perdana
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
7
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
8
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
9
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
10
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
11
|
PT Andika Permata Sawit
|
Perhitungan pesangon
|
Perjanjian Bersama
|
|
12
|
PT Padasa Enam Utama
|
Perhitungan pesangon
|
Perjanjian Bersama
|
|
13
|
PT Padasa Enam Utama
|
Menuntut uang gaji dibayarkan
|
Anjuran
|
|
14
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
15
|
PT Padasa Enam Utama
|
Menuntut uang gaji dibayarkan
|
Perjanjian Bersama
|
|
16
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
17
|
PT Pinang Mas
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Perjanjian Bersama
|
|
18
|
PT Torganda Perkebunan RK
|
Indisipliner (bolos kerja)
|
Perjanjian Bersama
|
|
19
|
PT SAM II
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Perjanjian Bersama
|
|
20
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
21
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (bolos kerja)
|
Anjuran
|
|
22
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
23
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (bolos kerja)
|
Anjuran
|
|
24
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
25
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (absensi kerja)
|
Anjuran
|
|
26
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
27
|
PT Padasa Enam Utama
|
Minta perubahan status dari
harian lepas ke pekerja tetap
|
Anjuran
|
|
28
|
PT Torganda Karya Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
29
|
PT Padasa Enam Utama
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
|
30
|
PT Naga Mas Agro Mulia
|
Indisipliner (ceroboh kerja)
|
Anjuran
|
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rokan Hulu, 2015
Dari tabel diatas dapat disimpulkan
bahwa banyak kasus yang dilaporkan diselesaikan oleh Mediator Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Rokan Hulu dengan cara memberikan
anjuran, baik memberikan anjuran kepada Pekerja maupun Kepada Perusahaan. Jika
dalam masalah mengenai pesangon atau gaji pekerja Mediator biasanya lebih
memberikan penjelasan untuk melakukan perjanjian bersama antara pekerja dan
perusahaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar